JAKARTA- Anggota Badan Anggaran Wa Ode Nurhayati bersuara lantang membuka praktik kotor pembahasan anggaran DPR. Peneliti Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam mendesak politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kalau ada kasus yang terkait dengan apa yang disampaikan Wa Ode paling bagus disampaikan ke KPK," kata Roy saat dihubungi okezone, Senin (31/5/2011) malam.
Menurut Roy, mafia anggaran tidak bisa lagi dibiarkan bebas melenggang di Senayan. "Ada sekian daerah yang mengusulkan anggaran yang harus diputuskan oleh DPR, namun hasil putusan anggota DPR tersebut masih bisa dikompromikan di tingkat pimpinan DPR yang mana seharusnya para pimpinan tersebut segera mengesahkan hasil putusan tersebut," jelasnya.
Dia berharap pimpinan DPR harus membuka ruang konsultasi terkait dugaan praktik kotor di Senayan. Persoalan ini baru akan tuntas bila KPK melakukan penyelidikan.
"Kita berharap ketika dia memiliki data informasi, saya kira kita dorong dia untuk laporkan ke KPK. kalau penyelesaian secara politik, berarti informasi yang disampaikan itu hanya sekedar kabar burung," pungkasnya.
Sementara Wa Ode yang dihubungi terpisah mengaku enggan melaporkan kasus mafia anggaran ke KPK. Alasannya, Wa Ode menginginkan persoalan mekanisme pembahasan dan pengesahan anggaran diselesaikan di DPR.
"Saya tidak mau yang seperti itu, yang penting buat saya sekarang, pimpinan DPR menjelaskan mekanisme atas hilangnya 120 daerah yang tadinya mendapat jatah dana penyesuaian infrastruktur daerah (DPID)," ujarnya.
Sumber : okezone.com
"Kalau ada kasus yang terkait dengan apa yang disampaikan Wa Ode paling bagus disampaikan ke KPK," kata Roy saat dihubungi okezone, Senin (31/5/2011) malam.
Menurut Roy, mafia anggaran tidak bisa lagi dibiarkan bebas melenggang di Senayan. "Ada sekian daerah yang mengusulkan anggaran yang harus diputuskan oleh DPR, namun hasil putusan anggota DPR tersebut masih bisa dikompromikan di tingkat pimpinan DPR yang mana seharusnya para pimpinan tersebut segera mengesahkan hasil putusan tersebut," jelasnya.
Dia berharap pimpinan DPR harus membuka ruang konsultasi terkait dugaan praktik kotor di Senayan. Persoalan ini baru akan tuntas bila KPK melakukan penyelidikan.
"Kita berharap ketika dia memiliki data informasi, saya kira kita dorong dia untuk laporkan ke KPK. kalau penyelesaian secara politik, berarti informasi yang disampaikan itu hanya sekedar kabar burung," pungkasnya.
Sementara Wa Ode yang dihubungi terpisah mengaku enggan melaporkan kasus mafia anggaran ke KPK. Alasannya, Wa Ode menginginkan persoalan mekanisme pembahasan dan pengesahan anggaran diselesaikan di DPR.
"Saya tidak mau yang seperti itu, yang penting buat saya sekarang, pimpinan DPR menjelaskan mekanisme atas hilangnya 120 daerah yang tadinya mendapat jatah dana penyesuaian infrastruktur daerah (DPID)," ujarnya.
Sumber : okezone.com
Comments
Post a Comment
Silahkan isi komentar atau iklan baris Anda, Jangan lupa visit social media kami di FB/Twitter/Instagram @alamatclick